Abstract

Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman Bandung) sebuah institusi pendidikan milik Depdiknas di bawah binaan Dirjen Dikti. Bisnis utamanya adalah pendidikan tinggi dengan jenjang vokasi. Latar belakang dilakukannya penelitian pada institusi ini adalah pertama: berdasarkan pada grand planning strategy institusi, saat ini masuk pada periode pengembangan fase empat yaitu fase kolaborasi dengan institusi dari dalam maupun luar negeri. Kedua, dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Peraturan Pemerintah nomor 22/1997 tentang Jenis dan Penyetotan PNBP serta Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa dampak pada institusi untuk mampu bertahan dan meneruskan operasionalnya dengan menghadapi dan mengantisipasi tantangan yang ada. Untuk itu Polman Bandung perlu mengubah statusnya dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Pendidikan Milik Negara (BHPMN). Pada saat ini Polman Bandung sedang bersiap diri untuk mengubah status dari PTN menjadi BHPMN. Perubahan status dari PTN menjadi BHPMN minimal akan melalui dua tahap antara lain adanya masa transisi PTN-BHPMN dan masa implementasi BHPMN. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah merupakan antisipasi masa transisi perubahan status Polman Bandung dari PTN-BHPMN dengan cara mengubah dan membuat mekanisme perncanaan, monitoring & evaluasi serta pelaporan akuntabilitasnya agar pada masa transisi ini Polman Bandung dapat beroperasi lebih efektif dan efisien serta mampu berkembang tanpa adanya ketergantungan pada stakeholder tertama pemerintah sebagai penyandang dana utama operasional dan pengembangan institusi. Dari beberapa cara yang ada untuk mengantisipasi masa transisi termaksud di atas, dipilihlah kerangka kerja dan analisa serta peningkatan institusi secara efektif yang diperkenalkan oleh McKinsey, yaitu model 7S. Pada kesempatan ini, penelaahan yang dilakukan tidak untuk semua komponen, namun sebatas pada sebuah ""hard S"", yaitu S untuk System. Agar masalah yang muncul dan terperkirakan dapat diantisipasi, maka dilakukan evaluasi diri melalui analisa SWOT dan diteruskan dengan pemetaan permasalahan yang ada melalui kerangka Guidelines for development of a university as legal entity. Data yang diperoleh dari hasil analisa dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan yang mendasar terutama pada proses perencanaan dan monitoring - evaluasi kinerja institusi. Dari uraian di atas, maka Polman Bandung perlu mengubah sistem dengan cara memperbaiki proses perencanaan, proses monitoring dan evaluasi kinerja dengan demikian institusi dengan mudah bisa mengukur kinerjanya dan laporan kinerja institusi dapat dibuat dengan mudah karena data kinerja bisa terintegrasi dan terpadu. Harapan di masa yang akan datang, Polman Bandung mampu melaksanakan operasional secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah PDCA dan mampu mengembangkan secara berkelanjutan dengan usaha sendiri tanpa adanya ketergantungan dari pihak stakeholder terutama dari pemerintah. Kata kunci: Perencanaan, model 7S McKinsey

Full Text